Terkait ketersedian bahan baku yang masih net importer dan harga bahan baku yang tinggi, Komisi VI DPR mendesak BUMN Famasi yakni PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma dan PT. Indofarma untuk meningkatkan dan mamprioritaskan pemakaian bahan baku lokal dalam pembuatan produknya.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Ario Bima saat RDP dengan Deputi bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda Laksanawan, Dirut PT. Kimia Farma Syamsul Arifin, Dirut PT. Indofarma Djakfaruddin serta Dirut PT. Bio Farma Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (24/10).

Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi VI DPR meminta kepada BUMN Farmasi untuk mencari sumer-sumber bahan baku import lainnya melalui sinergi BUMN Farmasi di Indonesia dan untuk impor bahan baku tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tertentu saja.

“Harus dibukan kesempatan seluas-luasnya dan memprioritaskan pembelian kepada produsen bahan baku di dalam negeri dan luar negeri secara langsung,”tegas Ario Bimo.

Dalam kesimpulan yang lain, tambahnya mengenai upaya untuk menjamin ketersedian dan keterjangkauan obat dan vaksin bagi masyarakat, maka Komisi VI DPR meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyusun KPI kepada BUMN Farmasi yang lebih tinggi, rasional, serta melakukan evaluasi dan audit kinerja (KPI) secara detail baik pada aspek keuangan, produksi, maupun aspek distribusinyan yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi VI DPR.

“Komisi VI akan mengkaji kemungkinan tentang perlunya subsidi/PSO bagi BUMN Farmasi dalam rapat Panja subsidi /PSO Komisi VI, serta memberikan dukungan terhadap usulan pengurangan setoran fasilitas produksinya dan mendukung pemgembangan R&D serta peningkatan kompetensi SDM,”jelasnya.

Dalam RDP ini, Komisi VI juga memita agar BUMN Farmasi secara terus menerus melakukan revitalisasi, Restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Farmasi kearah penguatan perusahaan, baik dalam bentuk holding company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya antara BUMN Farmasi dengan BUMN lainnya dengan meningkatkan optimalisasi kinerjanya, melalui peningkatan strategi pemasaran, dan aspek keuangan antara lain melalui efisiensi biaya, maupun pelaksanaan restrukturisasi keuangan.

Komisi VI DPR mendukung BUMN Farmasi  dalam meningkatkan perannya dalam pembuatan obat herbal, dengan tetap meningkatkan standar kualitas produknya, agar mampu berkompetisi dengan produk impor dengan tetap melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan herbal secara nasional.

Dikesimpulan lainnya, Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN dan PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, dan PT. Bio Farma untuk memberikan laporan pelepasan asset secara detail sesuai dengan amanat RDP tanggal 18 Februari 2011.(nt)